Ajukan, perbarui, atau transfer Legal Entity Identifier (LEI) Anda untuk entitas yang terdaftar di Indonesia. TNV-LEI adalah Local Operating Unit (LOU) yang terakreditasi GLEIF, berlaku sejak 10 Oktober 2025, dan berwenang di 26 yurisdiksi yang disetujui, termasuk Indonesia. Kami menerbitkan kode LEI 20 karakter yang sesuai dengan ISO/IEC 17442 di bawah tata kelola yang diaudit secara eksternal — ISO 9001, ISO/IEC 27001, atestasi independen SOC 2 Type II yang dilakukan oleh Ken & Co. (USA), serta VAPT independen dengan frekuensi minimal tahunan.
LOU terakreditasi GLEIF — berlaku sejak 10 Oktober 2025; Indonesia (ID) termasuk dalam cakupan akreditasi
Harga dalam IDR (Rp); PPN ditampilkan terpisah pada faktur jika berlaku
QMS bersertifikasi ISO 9001; ISMS bersertifikasi ISO/IEC 27001
Atestasi independen SOC 2 Type II dilakukan oleh Ken & Co. (USA)
VAPT independen — minimal tahunan
Validasi terhadap Direktorat Jenderal AHU (Kementerian Hukum)
Dua Direktur Eksekutif; tiga Direktur Independen dengan reputasi nasional — termasuk mantan Chief General Manager Reserve Bank of India (Department of Regulation) yang memiliki pengalaman pleno FATF
No pricing information available.
Ikhtisar singkat tentang rincian regulasi, mata uang, dan bisnis utama untuk Indonesia. Gunakan ringkasan ini untuk memahami hal-hal penting sebelum menjelajahi panduan lengkap.
OJK, Bank Indonesia, Bappebti, LPS, Kementerian Keuangan
IDR (Rp)
| Bidang | Nilai |
|---|---|
Negara | Indonesia |
Kode ISO 3166 | ID |
Status operasional | PENAWARAN TERBUKA — TNV-LEI berwenang untuk penerbitan |
Bahasa | Bahasa Indonesia; bahasa Inggris dalam keuangan internasional |
hreflang | id-ID (utama) + x-default |
Mata uang harga | IDR (Rp) |
Pajak lokal | PPN |
Registrar perusahaan utama | Direktorat Jenderal AHU (Kementerian Hukum); OSS untuk perizinan usaha |
Regulator keuangan utama | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
Regulator lain | Bank Indonesia (BI) |
Bursa utama | Indonesia Stock Exchange (IDX / BEI) |
Infrastruktur kliring / penyelesaian | KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia); KPEI (kliring) |
Repositori transaksi yang digunakan | Platform pelaporan OJK / BI; DTCC lintas negara untuk lawan transaksi internasional |
Rezim perlindungan data | Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP 2022) |
Otoritas privasi | Lembaga Perlindungan Data Pribadi berdasarkan UU PDP |
Pengawas AML | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) |
Otoritas pajak | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) |
Regulator pensiun | OJK |
Dibuat untuk entitas di Indonesia yang mengajukan, memperbarui, atau mentransfer LEI melalui TNV-LEI.
Apakah LEI wajib untuk entitas Indonesia?
Legal Entity Identifier umumnya wajib bagi entitas Indonesia yang menjadi lawan transaksi dalam transaksi derivatif yang harus dilaporkan berdasarkan kerangka pelaporan negara, yang tunduk pada pelaporan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, yang tercatat di Indonesia Stock Exchange (IDX / BEI), atau yang diminta oleh bank lawan transaksi untuk mengidentifikasi diri dengan LEI.
Siapa yang menerbitkan LEI di Indonesia?
Local Operating Unit (LOU) yang terakreditasi GLEIF menerbitkan LEI di Indonesia. TNV-LEI adalah LOU terakreditasi GLEIF yang berwenang menerbitkan LEI untuk badan hukum yang terdaftar di Indonesia. Status kami dapat diverifikasi pada daftar publik GLEIF untuk LEI Issuing Organizations di gleif.org.
Berapa lama proses LEI di Indonesia?
Penerbitan LEI standar untuk entitas Indonesia selesai dalam satu hari kerja setelah pembayaran dan validasi berhasil terhadap Direktorat Jenderal AHU (Kementerian Hukum). Penerbitan jalur cepat dalam 2 hingga 4 jam kerja waktu Inggris tersedia, dengan syarat data lengkap, kewenangan pemohon jelas, dan validasi kepatuhan berhasil.
Berapa biaya LEI di Indonesia?
Registrasi LEI melalui TNV-LEI untuk entitas Indonesia dihargai dalam IDR (Rp). Masa layanan beberapa tahun, seperti 3 atau 5 tahun, menurunkan rata-rata biaya tahunan dibandingkan pembaruan satu tahun. PPN ditampilkan secara terpisah pada faktur.
Apa yang terjadi jika LEI Indonesia saya kedaluwarsa?
LEI yang kedaluwarsa dapat menyebabkan laporan transaksi derivatif ditolak oleh repositori transaksi, proses penerimaan layanan bank tertunda, dan lawan transaksi lintas negara menolak bertransaksi dengan entitas tersebut. Pembaruan LEI mengembalikan statusnya menjadi Issued.
Apakah entitas asing dapat memperoleh LEI untuk anak perusahaannya di Indonesia?
Ya. Kelayakan ditentukan berdasarkan tempat entitas terdaftar, bukan berdasarkan tempat induknya terdaftar. Anak perusahaan yang terdaftar di Indonesia memenuhi syarat untuk memperoleh LEI dari TNV-LEI dalam cakupan akreditasi GLEIF kami.
Apakah entitas Indonesia dapat mentransfer LEI yang sudah ada ke TNV-LEI?
Ya. Berdasarkan kebijakan GLEIF, transfer LEI yang sudah ada dari LOU terakreditasi GLEIF lain ke TNV-LEI tidak dikenakan biaya. Kode LEI 20 karakter tidak berubah; yang berubah hanya LOU pengelolanya. Transfer biasanya selesai dalam tujuh hari kerja.
Apakah LEI Indonesia yang diterbitkan TNV-LEI berlaku di yurisdiksi lain?
Ya. LEI adalah pengenal global berdasarkan ISO/IEC 17442. LEI yang diterbitkan oleh TNV-LEI untuk entitas yang terdaftar di Indonesia diakui dalam setiap rezim regulasi yang menggunakan LEI di seluruh dunia, termasuk Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan pasar lainnya.
Legal Entity Identifier adalah kode alfanumerik 20 karakter yang secara unik mengidentifikasi badan hukum yang berpartisipasi dalam transaksi keuangan. Di Indonesia, LEI digunakan dalam pelaporan regulasi OJK, alur kerja perbankan Bank Indonesia, data referensi emiten IDX, onboarding bank, dan alur kerja lawan transaksi lintas negara.
20 karakter
Format
Kode alfanumerik berdasarkan standar ISO/IEC 17442.
Global
Cakupan
Diakui di berbagai pasar keuangan di seluruh dunia.
GLEIF
Sistem
Dipublikasikan dalam GLEIF Global LEI Index.
Siap untuk pelaporan
Penggunaan di Indonesia
Digunakan oleh OJK, Bank Indonesia, IDX, bank, dan lawan transaksi.
In short
LEI hanya diterbitkan oleh Local Operating Unit yang terakreditasi GLEIF, seperti TNV-LEI, dan digunakan oleh lawan transaksi teregulasi, bank, broker, serta sistem pelaporan di Indonesia dan secara global.
Di bawah Global Legal Entity Identifier System, kode LEI diterbitkan oleh Local Operating Units (LOU) yang terakreditasi GLEIF dan perwakilan resmi mereka.
TNV-LEI memiliki akreditasi GLEIF sebagai Local Operating Unit, berlaku sejak 10 Oktober 2025, dan diberi wewenang oleh GLEIF untuk menerbitkan serta memelihara Legal Entity Identifier di 26 yurisdiksi yang disetujui, termasuk Indonesia.
Akreditasi TNV-LEI dapat diverifikasi pada daftar resmi organisasi penerbit LEI terakreditasi di situs web GLEIF.
Bagian ini menyebutkan undang-undang, kerangka pelaporan, dan keterlibatan pengawasan khusus yang mendorong kebutuhan LEI di Indonesia. Verifikasi informasi ini terhadap publikasi terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lain yang disebutkan sebelum publikasi.
| Undang-undang / Regulasi | Keterkaitan LEI | Sumber verifikasi |
|---|---|---|
Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal | Kerangka pasar modal Indonesia | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
Undang-Undang No. 21/2011 tentang OJK | Menetapkan OJK sebagai regulator keuangan terintegrasi | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
Undang-Undang No. 8/2010 tentang AML | Kerangka anti pencucian uang Indonesia yang diawasi PPATK | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
UU PDP 2022 | Undang-undang perlindungan data pribadi | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| Kerangka | Ketentuan LEI | Sistem pelaporan | Entitas dalam cakupan |
|---|---|---|---|
Pelaporan Pasar Modal OJK | LEI untuk identifikasi lawan transaksi lintas negara | Platform OJK | Aktivitas pasar modal |
Laporan pengawasan Bank Indonesia | LEI untuk pertukaran data lawan transaksi internasional | Platform BI | Data pengawasan perbankan |
Pengungkapan emiten tercatat IDX | LEI emiten untuk identifikasi investor lintas negara | IDX | Ekuitas dan utang tercatat |
LEI yang valid dan diperbarui memberikan entitas Indonesia pengenal global terverifikasi untuk pelaporan regulasi, penerimaan layanan bank, KYC broker, dan alur kerja lawan transaksi lintas negara.
Sinyal Kepercayaan
Satu LEI aktif memberikan sinyal terverifikasi yang dapat diandalkan oleh sistem pelaporan Indonesia, bank, broker, dan lawan transaksi.
Mendukung alur kerja identifikasi OJK, Bank Indonesia, Bappebti, dan lawan transaksi keuangan ketika bidang LEI berlaku.
Membantu bank, broker, dan lawan transaksi lintas negara di Indonesia memverifikasi badan hukum sebelum melakukan aktivitas yang wajib dilaporkan.
Alasan mengapa entitas Indonesia membutuhkan LEI bergantung pada bentuk hukum dan aktivitasnya. Paragraf di bawah ini menjelaskan, untuk setiap jenis entitas Indonesia yang umum, pemicu regulasi yang spesifik, pemicu yang didorong oleh lawan transaksi, serta konsekuensi khusus jika tidak memiliki LEI aktif.
Entity type
Kebutuhan akan LEI muncul ketika Perseroan Terbatas (PT) melakukan aktivitas keuangan yang wajib dilaporkan — biasanya transaksi derivatif dengan bank, penerbitan efek, pelaporan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau proses penerimaan oleh lawan transaksi yang mewajibkan identifikasi LEI.
Ajukan LEI IniKonsekuensi jika LEI tidak ada atau kedaluwarsa:
Lawan transaksi dapat menolak transaksi; pelaporan pengawasan dapat ditolak; proses penerimaan dapat tertunda hingga LEI aktif tersedia.
Bank-bank Indonesia yang diawasi OJK membutuhkan LEI untuk pertukaran identitas lawan transaksi lintas negara dan pelaporan yang selaras dengan Basel III.
Pemicu regulasi: Undang-Undang Pasar Modal; Peraturan OJK (POJK).
Pemicu operasional: bank lawan transaksi lintas negara mewajibkan LEI.
Nilai TNV-LEI: SOC 2 oleh Ken & Co. (USA); ISO/IEC 27001.
Ajakan bertindak: LEI bank-bank IndonesiaKorporasi Indonesia yang tercatat di IDX membutuhkan LEI emiten untuk identifikasi investor lintas negara.
Pemicu regulasi: Aturan Pencatatan IDX; ekspektasi investor lintas negara.
Pemicu operasional: data referensi emiten IDX mencantumkan LEI.
Nilai TNV-LEI: atestasi independen untuk pemilihan vendor IDX.
Ajakan bertindak: LEI emiten IDXReksa Dana Indonesia membutuhkan LEI pada tingkat dana untuk identifikasi investor lintas negara.
Pemicu regulasi: Undang-Undang Pasar Modal; Peraturan OJK.
Pemicu operasional: LEI tingkat dana dalam alur kerja transaksi lintas negara.
Nilai TNV-LEI: harga paket untuk manajer dengan beberapa Reksa Dana.
Ajakan bertindak: LEI Reksa DanaPerusahaan asuransi Indonesia membutuhkan LEI untuk identifikasi lawan transaksi reasuransi lintas negara.
Pemicu regulasi: Undang-Undang Perasuransian; Peraturan Asuransi OJK.
Pemicu operasional: identifikasi lawan transaksi perjanjian reasuransi.
Nilai TNV-LEI: disiplin pengelolaan siklus hidup.
Ajakan bertindak: LEI asuransi IndonesiaPenerbit sukuk Indonesia — korporasi dan pemerintah — membutuhkan LEI untuk identifikasi investor internasional.
Pemicu regulasi: Undang-Undang Pasar Modal; regulasi Pasar Modal Syariah.
Pemicu operasional: data referensi penerbit sukuk mencantumkan LEI untuk investor internasional.
Nilai TNV-LEI: alur kerja LEI emiten yang sudah mapan.
Ajakan bertindak: LEI penerbit sukukKorporasi Indonesia dengan eksposur internasional membutuhkan LEI untuk identifikasi lawan transaksi lindung nilai lintas negara.
Pemicu regulasi: EU EMIR REFIT untuk lawan transaksi bank Eropa; CFTC Part 45 untuk lawan transaksi Amerika Serikat.
Pemicu operasional: bank internasional mewajibkan LEI sebelum eksekusi lindung nilai.
Nilai TNV-LEI: jalur cepat dengan syarat data lengkap, kewenangan pemohon jelas, dan validasi kepatuhan berhasil.
Ajakan bertindak: LEI treasury IndonesiaBentuk Hukum di Indonesia yang Memenuhi Syarat untuk LEI, beserta sumber validasi dan dokumen yang diperlukan.
| Bentuk (nama lokal + penjelasan) | Kelayakan berdasarkan ISO/IEC 17442 | Sumber validasi | Dokumen yang diperlukan |
|---|---|---|---|
Perseroan Terbatas (PT) | Ya — perseroan terbatas Indonesia | Kementerian Hukum (AHU) | Anggaran Dasar; NIB / NPWP; kewenangan penandatanganan |
PT Terbuka (PT Tbk) | Ya — perseroan publik | AHU + IDX | Anggaran Dasar; pencatatan IDX |
Yayasan (Foundation) | Ya — yayasan Indonesia | daftar Yayasan AHU | Akta Yayasan; kewenangan pengurus |
Reksa Dana (Mutual Fund) | Ya, pada tingkat dana | daftar OJK | Kontrak Investasi Kolektif; kewenangan manajer |
Bank (commercial / Sharia / rural) | Ya — diawasi OJK / BI | daftar OJK + BI | izin bank |
Asuransi (Insurance Company) | Ya — diawasi OJK | register OJK | izin asuransi |
Cabang Indonesia dari perusahaan asing (BUT) | Ya — Bentuk Usaha Tetap terdaftar | daftar OSS | dokumentasi BUT |
Di Indonesia, LEI muncul sebagai pengenal lawan transaksi dalam alur pelaporan berikut:
Ekosistem keuangan Indonesia, termasuk tempat perdagangan, kliring, terminologi dana, kosakata regulasi, terminologi pensiun, dan titik kendala operasional.
Indonesia Stock Exchange (IDX / BEI) — utama; JKSE / IHSG sebagai indeks utama.
KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia); KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia).
Reksa Dana; Kontrak Investasi Kolektif (KIK); Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); Sukuk Negara / Sukuk Korporat.
Peraturan OJK (POJK); Surat Edaran OJK (SEOJK); Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Jaminan Pensiun (JP); Jaminan Hari Tua (JHT); Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK); BPJS Ketenagakerjaan.
Treasury Korporasi; transisi JIBOR; lindung nilai melalui FX swap atau NDF.
Lindung nilai valuta asing Rupiah Indonesia (IDR) dengan bank internasional secara rutin membutuhkan LEI. Model pengawasan terintegrasi OJK membuat kebutuhan LEI mencakup pelaporan perbankan, pasar modal, dan asuransi dalam lingkup satu regulator.
Konsekuensi khusus dari ketiadaan atau kedaluwarsanya LEI bagi entitas Indonesia:
laporan transaksi derivatif yang disampaikan ke repositori transaksi negara dapat ditolak jika status LEI lawan transaksi bukan Issued, Pending Transfer, atau Pending Archival. Beban operasional berada pada pihak pelapor.
alur penerimaan layanan bank Indonesia biasanya mencakup pemeriksaan LEI saat pembukaan akun perdagangan derivatif atau layanan investasi. Tanpa LEI aktif, proses tidak dapat diselesaikan. Bendahara perusahaan sering mengalami penundaan selama beberapa minggu.
entitas Indonesia yang bertransaksi dengan lawan transaksi yang tunduk pada EU EMIR REFIT, UK EMIR REFIT, CFTC Part 45, atau rezim lain dapat ditolak oleh lawan transaksi karena kewajiban pelaporannya mensyaratkan kedua pihak memiliki LEI aktif.
aktivitas emiten tercatat, seperti penerbitan ISIN baru atau penawaran sekunder, sering membutuhkan LEI aktif pada lapisan CSD atau tempat perdagangan terkait.
kegagalan pelaporan terkait LEI yang berulang dapat menarik perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan meningkatkan jejak risiko operasional perusahaan yang diawasi.
Proses registrasi LEI dari awal hingga akhir bersama TNV-LEI sepenuhnya daring dan dirancang untuk diselesaikan dalam lima langkah yang jelas. Penerbitan standar biasanya selesai dalam satu hari kerja setelah pembayaran dan validasi berhasil; penerbitan jalur cepat dalam 2 hingga 4 jam kerja Inggris tersedia jika permohonan lengkap dan catatan entitas tidak ambigu.
Penerbitan standar
Dalam 1 hari kerja
setelah pembayaran dan validasi berhasil.
Penerbitan jalur cepat
2–4 jam kerja
Jika permohonan lengkap dan tidak ambigu.
berikan nama hukum entitas secara tepat sebagaimana terdaftar di Direktorat Jenderal AHU (Kementerian Hukum), identitas pendaftaran nasional, alamat terdaftar, informasi hubungan induk jika berlaku, serta rincian kontak penandatangan yang berwenang.
Hubungan induk diperlukan untuk data LEI Level 2, yaitu induk akhir dan induk langsung, kecuali jika pengecualian pelaporan yang diakui oleh GLEIF berlaku.
untuk sebagian besar permohonan perusahaan Indonesia, catatan registrar sudah cukup. Trust, dana, kemitraan, dan cabang memerlukan dokumen tata kelola tambahan.
TNV-LEI memvalidasi langsung terhadap catatan Direktorat Jenderal AHU (Kementerian Hukum) tanpa meminta bukti tambahan jika data register sudah jelas.
penandatangan yang berwenang menandatangani secara elektronik.
Tanda tangan elektronik diterima sesuai dengan ketentuan hukum tanda tangan elektronik yang berlaku di Indonesia.
bayar dalam IDR melalui kartu atau transfer bank. Faktur dengan rincian PPN dibuat secara otomatis.
Masa layanan multi-tahun (3 atau 5 tahun) mengurangi biaya tahunan rata-rata dan menghilangkan kebutuhan proses pembaruan tahunan.
TNV-LEI memvalidasi terhadap register Indonesia yang berwenang. LEI 20 karakter diterbitkan, dipublikasikan dalam GLEIF Global LEI Index, dan sertifikat dikirim melalui email.
LEI 20 karakter diterbitkan, dipublikasikan dalam GLEIF Global LEI Index, dan sertifikat dikirim melalui email — siap digunakan untuk pelaporan regulasi.
Hindari Keterlambatan Umum
Jika TNV-LEI mengidentifikasi ketidaksesuaian antara permohonan dan register publik, pemohon akan dihubungi dengan daftar item khusus yang perlu dikonfirmasi atau diperbaiki. Alasan keterlambatan yang paling umum adalah: ketidaksesuaian nama, informasi hubungan induk yang tidak lengkap, kewenangan pemohon yang tidak jelas. Tidak satu pun dari masalah ini memerlukan biaya baru — hanya memerlukan data yang benar.
Setelah Penerbitan
LEI Anda harus diperbarui setiap tahun. TNV-LEI mengirimkan pengingat pembaruan 60, 30, dan 7 hari sebelum kedaluwarsa.
Anda juga dapat memilih masa layanan 3 tahun atau 5 tahun untuk mengurangi administrasi pembaruan.
Setiap pembeda TNV-LEI di bawah ini terkait dengan proposisi nilai khusus untuk entitas Indonesia:
Akreditasi langsung GLEIF: untuk entitas Indonesia yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, akreditasi langsung TNV-LEI dari GLEIF memberikan garis otoritas yang jelas seperti yang diharapkan oleh pengawas dari penyedia pengenal entitas.
Sertifikasi ISO 9001 + ISO/IEC 27001: perusahaan teregulasi dan tim treasury di Indonesia memerlukan bukti manajemen mutu dan keamanan informasi yang tersertifikasi sebelum menambahkan penyedia pengenal ke daftar vendor yang disetujui.
Atestasi independen SOC 2 Type II yang dilakukan oleh Ken & Co. (USA): untuk anak perusahaan Indonesia dari induk korporasi Amerika Serikat, standar atestasi yang diakui di Amerika Serikat ini memberikan kepastian yang dibutuhkan fungsi kepatuhan induk saat meninjau pilihan vendor entitas Indonesia.
VAPT independen: entitas teregulasi yang berdomisili di Indonesia berdasarkan Personal Data Protection Law (UU PDP 2022) secara rutin memerlukan bukti pengujian penetrasi dari penyedia layanan yang menangani data pribadi penandatangan berwenang.
Tiga Independent Directors: untuk entitas Indonesia, Independent Directors dengan reputasi nasional dalam regulasi perbankan, tata kelola PSU pertahanan, dan keunggulan teknik memberikan jaminan tata kelola yang sesuai dengan budaya pengawasan Indonesia.
Jalur cepat 2–4 jam kerja dengan syarat tertentu: jadwal penerbitan yang dapat diprediksi untuk situasi yang sensitif terhadap waktu.
Peninjauan kepatuhan triwulanan atas setiap halaman yang dipublikasikan; proses sanggahan terdokumentasi.
Hubungan inti antarentitas yang memetakan ekosistem regulasi LEI Indonesia.
| Entitas (subjek) | Hubungan | Entitas (objek) |
|---|---|---|
Indonesia | diawasi oleh | OJK |
Indonesia | memiliki bank sentral | Bank Indonesia |
Indonesia | memiliki registrar perusahaan | Kementerian Hukum (AHU) |
Indonesia | memiliki bursa utama | Indonesia Stock Exchange (IDX / BEI) |
OJK | mengatur | pasar modal Indonesia; perbankan; asuransi |
Bank Indonesia | menjalankan | kebijakan moneter dan sistem pembayaran Indonesia |
PPATK | mengawasi | kewajiban AML/CTF Indonesia |
TNV-LEI | berwenang untuk | 26 yurisdiksi termasuk Indonesia |
Perbarui setiap tahun. Transfer gratis. LEI aktif adalah posisi praktis paling aman bagi setiap entitas Indonesia yang terlibat dalam transaksi teregulasi.
Pembaruan tahunan berdasarkan aturan GLEIF. TNV-LEI mengirimkan pengingat 60, 30, dan 7 hari sebelum kedaluwarsa serta pada tanggal pembaruan.
Masa layanan beberapa tahun, yaitu 3 atau 5 tahun: menghilangkan alur pembaruan tahunan, tetapi tetap memicu validasi tahunan yang diwajibkan GLEIF, yang dilakukan oleh TNV-LEI tanpa biaya tambahan.
Transfer LEI ke TNV-LEI gratis berdasarkan kebijakan GLEIF. Kode LEI 20 karakter tetap tidak berubah.
LEI kedaluwarsa: dikembalikan ke status Issued segera setelah pembaruan selesai.
Peristiwa siklus hidup seperti merger, pembubaran, perubahan nama, perubahan alamat, atau perubahan induk: data referensi diperbarui; kode LEI tetap dipertahankan atau dihentikan dengan referensi ke LEI yang bertahan.
Jika LEI Anda yang sudah ada telah kedaluwarsa, transfer dan pembaruan dapat dilakukan bersamaan sehingga LEI langsung aktif setelah transfer.
LEI adalah pengenal global berdasarkan ISO/IEC 17442. LEI Indonesia yang diterbitkan oleh TNV-LEI diakui dalam setiap rezim regulasi yang menggunakan LEI di seluruh dunia, termasuk:
EU MiFIR; EU EMIR REFIT; EU SFTR; EU CSDR; EU MAR; Solvency II
UK MiFIR; UK EMIR REFIT; UK SFTR; FCA SUP 17A; laporan statistik Bank of England
pelaporan swap CFTC (Part 45 / Part 46); SEC Regulation SBSR; data referensi FINRA
pelaporan derivatif OTC FMIA (FinfraG)
ASIC OTC Derivative Transaction Reporting Rules
pelaporan derivatif OTC MAS; pengungkapan emiten SGX
pelaporan derivatif OTC HKMA; pengungkapan emiten HKEX
pelaporan transaksi derivatif CSA; laporan OSFI
Keahlian setiap anggota dewan dipetakan ke konteks regulasi atau operasional Indonesia yang spesifik.
Bapak Pragyesh Kumar Singh
Direktur Eksekutif dan Promotor
Untuk perusahaan PT Indonesia yang tunduk pada pengawasan OJK dan persyaratan pencatatan IDX, status Fellow ICSI Mr. Pragyesh Kumar Singh serta pengalaman lebih dari 25 tahun dalam sistem manajemen ISO selaras dengan disiplin tata kelola yang diterapkan emiten IDX pada kerangka pelaporannya.
Bapak Ajeet Kumar
Direktur dan Pejabat Perlindungan Data
Untuk bank Indonesia yang diawasi OJK di bawah rezim perlindungan data UU PDP 2022, penunjukan Bapak Ajeet Kumar sebagai DPO berdasarkan UK GDPR Article 37, keahlian ISO/IEC 27001, serta pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang perbankan dan sertifikasi memberikan kredensial untuk pemilihan vendor keamanan data pihak ketiga oleh bank Indonesia.
Bapak Salil Kumar Jha
Direktur Independen
Untuk korporasi Indonesia yang tercatat di IDX dengan kerangka tata kelola yang substansial, pengalaman Mr. Salil Kumar Jha sebagai mantan MD Maharatna PSU dan Independent External Monitor dalam pengawasan perbankan memberikan kredensial tata kelola. Tata kelola BUMN Indonesia memiliki kesamaan struktural dengan kerangka Maharatna PSU India.
Dr. Sudhanshu Mani
Direktur Independen
Untuk emiten infrastruktur Indonesia yang tercatat di IDX dan program infrastruktur kedaulatan Indonesia, pengawasan teknis tingkat tinggi Dr. Sudhanshu Mani, termasuk Train 18 / Vande Bharat yang relevan dengan inisiatif kereta cepat dan infrastruktur yang dikejar Indonesia, memberikan kredensial yang relevan.
Bapak Santosh Kumar Panigrahy
Direktur Independen
Untuk bank Indonesia yang tunduk pada pengawasan AML PPATK, representasi Mr. Santosh Kumar Panigrahy dalam pleno FATF sebagai Chief General Manager RBI, kepemimpinannya dalam evaluasi negara FATF untuk India, dan penyusunan amendemen RBI Master Direction tentang AML/KYC memberikan kredensial AML bank sentral yang langsung relevan. Indonesia dan India sama-sama terlibat secara substantif dengan FATF.
Baik Anda mengajukan LEI baru untuk entitas yang terdaftar di Indonesia, memperbarui LEI yang sudah ada, mentransfer LEI ke TNV-LEI dari LOU lain, atau menghadapi tenggat waktu mendesak, tim kami siap membantu.
LEI wajib untuk Perseroan Terbatas di Indonesia jika menjadi lawan transaksi dalam derivatif yang harus dilaporkan berdasarkan kerangka pelaporan derivatif OTC Indonesia, melaporkan transaksi dalam kerangka pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau diwajibkan oleh bank lawan transaksi untuk menyediakan LEI sebelum membuka akun derivatif atau investasi.
Ya. Laporan pengawasan Bank Indonesia memerlukan identifikasi entitas melalui LEI dalam alur pelaporan yang relevan di Indonesia. Pihak pelapor menanggung tanggung jawab operasional; LEI dari setiap lawan transaksi yang disebut dalam laporan harus berada dalam status yang diterima, biasanya Issued, Pending Transfer, atau Pending Archival.
Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal di Indonesia beroperasi melalui kerangka pengawasan OJK, yang merujuk pada LEI dalam pelaporan transaksi dan laporan pengawasan. Dalam praktiknya, kebutuhan LEI berasal dari kerangka pelaporan yang berlaku langsung dan ekspektasi pengawasan OJK.
Rezim pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merujuk pada LEI dalam berbagai alur pelaporan, termasuk laporan transaksi derivatif, laporan transaksi, laporan pengawasan prudensial, dan dalam beberapa kasus ekspektasi AML. Perusahaan yang diawasi OJK umumnya tidak dapat menghindari identifikasi LEI dalam kewajiban pelaporannya.
Ya. Pelaporan Pasar Modal OJK di Indonesia memerlukan LEI sebagai pengenal lawan transaksi dalam laporan yang disampaikan oleh entitas pelapor. LEI divalidasi pada tahap pengajuan; laporan dapat ditolak jika status LEI gagal divalidasi.
Kewenangan penegakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia mencakup sanksi administratif, perintah pengawasan, teguran publik, dan dalam kondisi ekstrem, penangguhan izin. Kegagalan LEI jarang memicu penegakan tersendiri; dalam praktiknya, hal itu berujung pada kegagalan pelaporan dalam kerangka yang disebutkan di §5.